SUNGAIPENUH, JG: Selain persoalan dana yang NPHD belum ditandatangani Walikota Sungai Penuh  Ir AKmal Thaib, Pemilukada Sungai Penuh juga dihadapkan dengan kendala terancamnya logistik yang tidak bisa tersedia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 Maret 2011. Tidak bisanya logistik tersedia tepat waktu di TPS dikarenakan panitia pengadaan barang dan jasa baru mengumumkan proses lelang yakni pada minggu keempat Pebruari 2011. ''Panitia baru mengumumkan proses lelang pengadaan barang dan jasa kemarin,'' kata Ketua KPU Kota Sungai Penuh Raisul Jamal Jahidin kepada jambi global, Sabtu, 26 Pebruari 2011.
Disebutnya, Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh sudah mengelaurkan SK panitia pengadaan barang dan jasa untuk logistik Pemilukada Sungai Penuh pada 9 Pebruari 2011. Berdasarkan tim schedule dari panitia pengadaan barang dan jasa, hari pemungutan suara Pemilukada Sungai Penuh tidak bisa dilaksanakan 17 Maret 2011.
Selain persoalan logistik  KPU Kota Sungai Penuh juga dihadapkan dengan Walikota Sungai Penuh Ir Akmal Thaib MM belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilwako Sungai Penuh putaran kedua sebesar Rp 2,4 miliar. KPU Kota Sungai Penuh, sudah berulang kali menyurati Walikota untuk segera memproses pencairan dana Pilwako Sungai Penuh putaran kedua.  Pertama, surat kepada walikota disampaikan pada pertengahan Januari 2011 dan surat kedua pada pertengahan Pebruairi 2011. Ditambahkan Tabri anggota KPU Kota Sungai Penuh, pada surat pertengahan Pebruari 2011, KPU KOta Sungai Penuh bahkan membeirkan dead line  kepada Walikota Sungaipenuh agar mencairkan dana Rp 1,4 miliar paling lambat 21 Pebruari dan sisanya Rp 1 miliar paling lambat 25 Pebruari. ''Sampai sekarang belum juga ada transfer dana dari Pemkot Sungai Penuh kepada KPU Kota SUngai Penuh. Bhakan NPHD juga belum ditandatangani oleh Walikota SUngai Penuh,'' kata Raisul Jamal Jahidin kepada jambiglobal, Sabtu, 26 Pebruari 2011. Disebut Tabri, pertemuan   dengan Walikota Sungaipenuh sudah berulang kali dilakukan. Pada pertemuan tersbeut, Walikota Akmal Thaib mengaku soal dana tidak ada masalah, namun kenyataannya NPHD  Pilwako belum juga ditandatangani. ''Bagaimana dana bisa dicairkan jika NPHD belum ditandatangani,'' kata Tabri. (desmon haryanto)