Hal ini dikemukakan HBA dalam Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se Provinsi Jambi, bertempat di Abadi Convention Center (ACC), Kota Jambi, Rabu (22/2).
Rapat fasilitasi koordinasi dengan tema "Dengan Pengentasan Konflik Lahan dan Penataan Kawasan Hutan Kita Sinergikan Langkah untuk Menciptakan Jambi yang Tertib, Aman, dan Terkendali Menuju Jambi EMAS 2015" tersebut memang sangat penting diselenggarakan di Provinsi Jambi guna mendorong percepatan penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi serta untuk mengantisipasi munculya konflik lahan berkaitan dengan pemanfaatan hutan di kemudian hari.
Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan, lahan merupakan wilayah teritorial kedaulatan berfungsi sebagai modal dasar dalam membangun perekonomian yang membutuhkan suatu pengaturan, pengelolaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan, untuk mewujudkan cita-cita negara.
"Kalau kita mau mengidentifikasi permasalahan lahan secara umum, lebih disebabkan kurang tertibnya administrasi pertanahan kita di masa lalu dan berbagai permasalahan lainnya. Kita semua tentu tidak ingin, berbagai sengketa lahan yang selama ini terjadi, sebagai akibat kelalaian kita dalam menangani pertanahan," ujar gubernur.
Gubernur menyampaikan dua catatan khusus untuk bupati dan walikota se Provinsi Jambi. Pertama, kasus narkoba Provinsi Jambi kenempati peringkat 6 se Indonesia dengan pengguna sekitar 50.000-an. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, gubernur menghimbau seluruh bupati dan walikota se Provinsi Jambi supaya berupaya keras menanggulangi penggunaan dan peredaran narkoba."Kita harus perang melawan narkoba," sebut gubernur.
Kedua, permasalahan angkutan batubara. Gubernur mengatakan, perlu dicari solusi yang cepat dan tepat, apalagi rencana pembangunan jalan khusus masih dalam proses.
Gubernur juga memberitahukan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi pada tahun 2010 yang lalu menempati urutan ketujuh terbaik se Indonesia. Kepada para wartawan, gubernur mengemukakan, inti dari rapat ini adalah untuk menginventarisir izin-izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang tidak prosedural serta mengantisipasi andai kata ada pemberian izin yang tidak prosedural supaya tidak terulang lagi ke depannya.
Selain itu, para bupati dan walikota se Provinsi Jambi diberi waktu dua minggu untuk melengkapi data, berkaitan dengan pengelolaan hutan serta berbagai permasalahannya. (humasprov)
