Kerinci, jg : Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dinilai tidak seruis menangapi deportasi sebanyak 10 ribu TKI asal Kerinci di Malaysia, pasalnya pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait saat dimintai konfirmasinya terkait hal tersebut tidak satu kata dalam melihat persoalan tersebut.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Damhar Dahlan saat dikonfirmasi mengatakan,”pihaknya selaku dinas terkait akan siap menampung dan menfasilitasi kepulangan dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Kabupaten Kerinci, bila diperlukan nantinya bahkan siap memberi akomodasi terkait pemulangan warga kerinci tersebut,”katanya.
tambahnya ,“Ya tidak ada masalah kita siap untuk menfasilitasi kepulangan mereka bahkan kalau perlu pulangpun nantinya kita jemput di batam,”tegasnya. Namun ia mengatakan hal tersebut perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi jambi dengan pemerintah provinsi kepulauan riau, untuk memulangkan warga kita ke kerinci, “Saya pikir ini bukan urusan kabupaten saja, tapi provinsi juga harus ikut, setidaknya harus ada kerja sama antara pemprov kepri dan jambi untuk memulangkan TKI kita itu”katanya.
Sementara itu Bupati Kerinci H. Murasman berbeda dalam menangapi persoalan tersebut, bahkan ia melempar terkait deportasi TKI Asal Kabupaten Kerinci agar dapat ditangunlangi oleh pihak pemerintah pusat. “Ya, kalau mereka pulang pemerintah pusat harus berikan mereka biaya kepulangan sampai ke kerinci”katanya.
Berbeda dengan kadis Sosnakertrans mengapi hal tersebut. Ia juga mengatakan meskipun 10 ribu warga kerinci dari malaysia dipulangkan nantinya tidak akan menjadi masalah bagi pemerintah kabupaten kerinci, karena lapangan kerja menurut nya masih banyak. “Kenapa harus ke malaysia disana saya liat dari jam 07.00 sampai 17.00 sore masih kerja gajinya cuman 50 ribu satu hari, lebih baik kerja dikerinci, kalau gajinya segitu kerja dengan saya juga banyak”katanya. (tomi/JG)
